-
Siapa Kami
Siapa KamiOrganisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. IOM telah hadir di Indonesia sejak 1979.
Tentang
Tentang
IOM Global
IOM Global
-
Kerja kami
Kerja KamiSebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur, IOM memainkan peran kunci untuk mendukung pencapaian Agenda 2030 melalui berbagai bidang intervensi yang menghubungkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IOM mendukung para migran melalui berbagai kegiatan pemukiman kembali, dukungan dan pelindungan.
Apa yang kami lakukan
Apa yang kami lakukan
Cross-cutting (Global)
Cross-cutting (Global)
- Data dan sumber informasi
- Ambil Aksi
- 2030 Agenda
Pemerintah Jawa Tengah dan Organisasi Non Pemerintah Berikan Masukan Dalam Diksusi Kelompok Terfokus tentang Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah seselaku fasilitator daerah menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terfokus mengenai Penilaian Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal (MGI) pada hari Senin, 18 September 2023. Penilaian ini difokuskan pada Provinsi Jawa Tengah, salah satu daerah pengirim utama Pekerja Migran Indonesia. Provinsi ini juga dikenal memiliki kebijakan migrasi yang komprehensif dan sesuai dengan standar lokal di Indonesia. FGD ini melibatkan 119 peserta dari 58 instansi di tingkat provinsi dan daerah, 2 kementerian, perwakilan organisasi non pemerintah, sekolah dan rumah sakit setempat.
Pada sesi pembukaan, Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional untuk Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, mengatakan, "Penyusunan MGI ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat sinergi antar lembaga dan juga dapat menjadi forum refleksi diri bagi tingkat regional dan nasional untuk memahami seberapa baik kebijakan migrasi yang ada saat ini serta memastikan bahwa kita dapat mencapai koordinasi dan sinergi yang maksimal antar kementerian dan lembaga."
Zanariah, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah menekankan, "Perlindungan migran membutuhkan kolaborasi, kerja sama dan sinergi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dan, tentu saja, secara horizontal antar instansi di tingkat daerah dan nasional."
Arif Sambodo, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan, "Penilaian MGI merupakan momen penting bagi pemerintah daerah untuk melihat berbagai pembelajaran dan praktik-praktik terbaik tata kelola migrasi, serta memahami area-area yang masih perlu ditingkatkan."
Pertemuan ini mengumpulkan informasi untuk menilai 76 indikator yang terdapat dalam enam domain tata kelola migrasi di tingkat daerah. Setiap indikator dinilai secara menyeluruh melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan lokal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penilaian ini mencakup penentuan apakah indikator migrasi telah terpenuhi, dengan pilihan "ya", "tidak", atau "sebagian", yang diikuti dengan justifikasi dari segi peraturan, program, atau praktik terbaik yang diperlukan. Penilaian ini akan menyoroti 3 - 5 indikator per domain berdasarkan relevansi dan praktik terbaik yang akan dimasukkan ke dalam laporan MGI lokal.
Kegiatan MGI Lokal akan dilanjutkan dengan konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pemangku kepentingan dan publikasi laporan. Konsultasi akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023, sedangkan publikasi laporan diharapkan dapat dipublikasikan pada akhir November 2023.
FGD tentang penilaian MGI Lokal ini merupakan bagian dari program bersama Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) yang diimplementasikan oleh IOM. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan tata kelola migrasi di Indonesia dengan mendukung kapasitas pemerintah dalam hal migrasi berbasis bukti dan ketanggapan gender di tingkat nasional dan daerah.