Pemulangan dan reintegrasi migran ke negara asal atau negara ketiga merupakan bagian integral dari mobilitas manusia. Sebagai negara pengirim pekerja migran, Indonesia mengalami lonjakan migrasi pulang setiap tahunnya. Dari Januari hingga Juli 2024 saja, 10.195 Migran Indonesia kembali ke tanah air dari lebih dari 25 negara tujuan, menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).  

Meskipun pemerintah dan pemangku kepentingan nonpemerintah telah berupaya keras untuk memastikan pemulangan yang aman, proses pemulangan dan reintegrasi tetaplah kompleks. Tantangan tersebut tercermin secara multidimensi termasuk ekonomi, sosial, dan psikososial. Mengingat tantangan yang terus berlanjut ini, IOM menyelenggarakan lokakarya di Jakarta dengan tema "Penguatan Dukungan Pemulangan dan Reintegrasi bagi Korban Perdagangan Orang dan Migran Rentan" di Jakarta, pada tanggal 15 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh 35 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas Anti-Perdagangan Orang dan lembaga non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan pekerja migran dan VOT. 

“Program pemulangan dan reintegrasi tidak hanya memfasilitasi pemulangan korban perdagangan orang dan migran rentan, tetapi juga membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka dengan mencapai stabilitas sosial, ekonomi, dan psikososial, agar berkelanjutan," kata Jeffrey Labovitz, Kepala Misi, IOM Indonesia, dalam sambutan pembukaannya.  

Sementara itu, Brigadir Jenderal Adhi Satya Perkasa, Asisten Deputi Koordinasi Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, secara resmi membuka lokakarya tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan migran rentan. "Perdagangan orang merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multisektoral yang komprehensif dari semua pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan korban. Upaya pencegahan juga harus diperkuat untuk lebih melindungi mereka yang bermigrasi," katanya.  

Lokakarya dibagi menjadi tiga bagian untuk membahas program pemulangan dan reintegrasi saat ini, mengidentifikasi tantangan, dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang. Selama sesi pertama, perwakilan IOM Moussoumakhan Diallo dan Eny Rofiatul berbagi wawasan tentang pendekatan IOM terhadap pemulangan dan reintegrasi, termasuk praktik terbaik di Indonesia.  

“Sejak Januari hingga 15 Oktober 2024, IOM telah membantu pemulangan 157 migran di Indonesia ke negara asal dan memfasilitasi pemulangan 142 pekerja migran Indonesia kembali ke Indonesia. Para individu ini menerima berbagai layanan berdasarkan kebutuhan mereka, seperti konseling, pemulangan ke daerah asal, dan dukungan reintegrasi,” kata Moussou yang merupakan Program Officer untuk Movement and Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) di IOM Indonesia. 

Sesi kedua dan ketiga merupakan diskusi panel yang diikuti oleh berbagai kementerian dan lembaga non pemerintah. Selama diskusi panel, beberapa tantangan dalam memberikan dukungan pemulangan dan reintegrasi disinggung, seperti terbatasnya akses ke lapangan kerja, kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan tingginya jumlah rujukan yang melampaui sumber daya manusia yang tersedia, sehingga layanan yang diberikan kurang komprehensif. Kendala penegakan hukum dan terbatasnya informasi tentang layanan yang tersedia juga disorot.  

Komentar menarik disampaikan oleh Anna Wijayanti, Koordinator Pemberdayaan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menyoroti penanganan korban perdagangan manusia laki-laki. “Dalam hal layanan untuk korban perdagangan manusia laki-laki, tantangan muncul selama pemulangan dan reintegrasi mereka adalah banyak korban merasa malu untuk kembali ke keluarga atau komunitas mereka. Penyesuaian program diperlukan untuk memenuhi kebutuhan korban, seperti melalui inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas,” katanya.  

IOM percaya bahwa pemulangan dan reintegrasi harus menggabungkan pendekatan terpadu, mempromosikan hak-hak migran dan berfokus pada kesejahteraan masing-masing orang yang kembali di seluruh proses. IOM akan terus menjalankan komitmennya untuk memastikan bahwa semua perjalanan migrasi dilakukan dengan cara yang aman, teratur, dan tertib.  

Lokakarya ini didukung oleh Program Bali Process 2024 yang dilaksanakan oleh IOM di Indonesia.