Rapat terakhir Komite Pengarah Program atau Programme Steering Committee (PSC) program bersama Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, 25 September 2024. Pertemuan ini diakhiri dengan tinjauan atas capaian dari inisiatif selama 33 bulan yang dilaksanakan oleh IOM, UNDP, dan UN Women di tingkat nasional dan lokal (Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat).

Program ini membuahkan capaian penting dalam meningkatkan tata kelola migrasi dan perlindungan migran di Indonesia. Program ini memfasilitasi dialog berbagai unsur pemerintah dengan meninjau 52 kebijakan terkait migrasi dan menghasilkan profil Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) nasional dan lokal untuk pembaruan kebijakan dan meninjau kemajuan. Melalui inisiatif peningkatan kesadaran, termasuk di kalangan pemuda, program ini mempromosikan Kesepakatan Global untuk Migrasi (KGM/GCM) dan upaya untuk mencegah penipuan daring (online scams). Upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh program ini menghasilkan seruan untuk perlindungan yang lebih kuat bagi awak kapal migran Indonesia dan penguatan kerangka hukum nasional.

Program ini juga mendukung tindakan pemerintah dalam melawan kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang melalui pengembangan kapasitas, inovasi berbasis AI, dan penguatan sistem peradilan pidana. Selain itu, program ini meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen migrasi di tiga provinsi dan mendorong komitmen dari pemerintah nasional dan daerah untuk mengintegrasikan tata kelola migrasi ke dalam rencana pembangunan di masa mendatang. Inisiatif pembiayaan inovatif yang menjadi bagian dari program telah memberdayakan lebih dari 600 purna pekerja migran dan keluarga mereka, sambil memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan di level daerah dan meluncurkan perangkat seperti aplikasi Juang untuk meningkatkan literasi digital dan finansial bagi para purna pekerja migran.

“Pencapaian ini tidak hanya menggarisbawahi peran penting pekerja migran Indonesia dalam pembangunan daerah, tetapi juga mencerminkan pentingnya inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan manajemen remitansi yang bertanggung jawab, bidang-bidang yang juga telah didukung oleh program ini,” kata Jeffrey Labovitz, Kepala Misi, IOM Indonesia, dalam sambutan pembukaannya.

Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia menekankan bagaimana migrasi berkontribusi pada peningkatan kesetaraan gender. “Bukti menunjukkan migrasi yang dikelola dengan baik sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG). Mengelola migrasi secara strategis juga memungkinkan kita untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Pemberdayaan anak perempuan dan perempuan migran menghasilkan ‘tiga keuntungan’ untuk keluarga, komunitas, dan negara tujuan, yang mendapatkan manfaat dari kontribusi sosial dan ekonomi mereka,” kata Gita.

Melalui pendekatan seluruh pemerintah dan seluruh masyarakat, program yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola migrasi di Indonesia ini telah memberi manfaat kepada lebih dari 5.149 orang (tiga kali lipat melebihi target), dengan 56% penerima manfaat adalah perempuan. Selain itu, program ini mempertemukan 32 kementerian dan lembaga pemerintah, lebih dari 100 pemerintah daerah, 29 mitra nonpemerintah, dan 10 universitas untuk mendorong dialog tentang peningkatan kebijakan dan agenda terkait migrasi.

“Migrasi adalah isu multisektoral yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dan program ini telah memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kita dalam tata kelola migrasi. Kami juga mencatat bahwa program ini telah mendorong munculnya pemahaman bahwa perlindungan holistik terhadap pekerja migran Indonesia harus dimulai dari perbaikan kebijakan di hulu,” kata Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Untuk melanjutkan dampak program, pertemuan ini berfokus pada rencana tindak lanjut untuk memastikan tata kelola migrasi Indonesia beradaptasi dengan tantangan masa kini. Rekomendasi utama dari pertemuan ini, di antaranya menunjuk koordinator migrasi khusus di dalam pemerintahan, membangun mekanisme koordinasi yang mempromosikan pendekatan seluruh pemerintahan dan seluruh masyarakat, dan memberikan dukungan berkelanjutan untuk pengesahan Rencana Aksi Nasional KGM.

Pertemuan yang dihadiri oleh 193 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, migran, diaspora, masyarakat lokal, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, serikat pekerja, lembaga hak asasi manusia nasional, dan penerima manfaat, merupakan bagian dari program Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (Migration MPTF).