Sebagai koordinator utama program bersama Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, IOM bersama UNDP dan UN Women menyelenggarakan pertemuan Programme Steering Committee (PSC) ketiga pada Selasa, 9 Januari 2024, di Kantin Diplomasi, Kementerian Luar Negeri. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas kemajuan program bersama dan meninjau rencana implementasi program ke depan.

Pertemuan yang dihadiri oleh 44 peserta dari 8 kementerian ini bertujuan untuk menguraikan relevansi program bersama dengan prioritas nasional yang terkandung dalam rencana aksi untuk Kesepakatan Global mengenai Migrasi (KGM). Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa keluaran yang disepakati telah dilaksanakan sesuai rencana dan prioritas program yang terus berkembang tertangani dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Pertemuan ini dipimpin oleh Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, sebagai perwakilan pemerintah, dan Maniza Zaman, Pejabat Sementara Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. 

Dalam sambutannya, Penny menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah untuk mencapai tata kelola migrasi yang aman dan tertib. “Kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pemerintah daerah akan pentingnya peningkatan tata kelola migrasi yang mungkin disebabkan oleh adanya isu daerah lainnya yang lebih mendesak dan ketidakjelasan arahan mengenai bagaimana mengintegrasikan pendekatan nasional ke dalam implementasi program di tingkat daerah. Diskusi ini membantu kita memahami makna pendekatan seluruh pemerintah yang mengakui setiap upaya yang dilakukan oleh setiap kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan kebijakan migrasi kita,” ujarnya. 

Menanggapi pernyataan Penny, Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM Indonesia, menyatakan bahwa bekerja sama dengan pemerintah di tingkat provinsi untuk mengarusutamakan KGM di dalam pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan implementasi program ini. Beliau juga mengapresiasi pemerintah yang telah memasukkan isu migrasi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024 (PPTM). “Isu migrasi sudah masuk dalam prioritas dan rencana kerja Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, perdagangan orang, serta pekerja migran,” kata Jeffrey. 

Sementara itu, Hariyanto, Direktur Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan, “Dari pelaksanaan program selama ini, kami menemukan banyak tantangan dalam penanganan migrasi di Indonesia. Kami berharap dalam sisa periode program ini, IOM, UNDP, dan UN Women dapat fokus untuk mengatasi tantangan dan kesenjangan yang ada.” 

Roza Syofiadewi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menekankan efektivitas kolaborasi antar pemerintah daerah. “Kolaborasi masih menjadi tantangan. Ditambah dengan kurangnya kesadaran mengenai isu pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah cenderung tidak memprioritaskan program untuk pekerja migran dalam rencana pembangunan daerah mereka. Ini merupakan prioritas mendesak yang harus segera diatasi,” jelas Roza. 

Program Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) selama 30 bulan, dimulai pada bulan Januari 2022. Program bersama ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia dengan mendukung kapasitas pemerintah dalam bidang tata kelola migrasi yang berbasis bukti dan responsif gender baik di tingkat nasional maupun daerah.