(Tangerang, Indonesia) – International Organization for Migration (IOM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan rangkaian peningkatan kapasitas terkait Esensi Manajemen Migrasi 2.0 pada tanggal 11 - 12 Juli 2024 dan Esensi Data Migrasi pada tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 2024. Serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program tata kelola migrasi berbasis fakta melalui pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, pembagian, analisis, dan visualisasi, hingga diseminasi.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Kementerian, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Modul Esensi Manajemen Migrasi 2.0 menyoroti interaksi antara berbagai bidang tematik migrasi dan membangun pemahaman bersama tentang migrasi dengan pendekatan whole-of-government. Sementara itu, Modul Esensi Data Migrasi baru-baru ini dikembangkan oleh IOM sebagai tinjauan komprehensif atas perangkat dan pedoman IOM yang telah tersedia untuk meningkatkan diseminasi data dan statistik migrasi di tingkat nasional.

Moussumokhan Diallo, Programme Officer, IOM Indonesia menekankan pentingnya kegiatan peningkatan kapasitas ini untuk membantu para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) secara lebih efektif. “Merupakan suatu kehormatan bagi IOM Indonesia untuk bekerja sama dengan BPS selama 1,5 tahun terakhir untuk memperkuat hubungan dengan berbagai kementerian guna mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan SDMI, serta membangun pemahaman tentang tata kelola migrasi dan pengelolaan data. Sebagaimana direkomendasikan dalam rancangan usulan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI, memastikan dan menyediakan interoperabilitas data migrasi dan kapasitas untuk mengelolanya harus disertakan dalam rencana untuk menggunakan SDMI secara efektif. Oleh karena itu, IOM dan BPS menyelenggarakan peningkatan kapasitas ini untuk membangun mekanisme transfer pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan antar aktor pemerintah,” katanya.

IOM Indonesia telah mendukung pengembangan dan implementasi inisiatif SDMI, yang dipimpin oleh BPS, khususnya dalam rancangan usulan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI. IOM dan BPS telah melakukan serangkaian pertemuan konsultasi dan lokakarya sepanjang tahun 2023, yang diakhiri dengan pencanangan kolaborasi SDMI pada bulan Desember 2023, yang menandai langkah pertama implementasi SDMI untuk mendorong dialog lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengumpulan dan penggunaan data migrasi internasional di Indonesia, pembagian peran dan tanggung jawab antara kementerian dan lembaga, mekanisme koordinasi, serta aspek teknis, seperti perlindungan data dan interoperabilitas sistem. Tautan untuk pencanangan ini dapat diakses melalui Peluncuran Kolaborasi SDMI

“Pemahaman kita mengenai data sangat penting karena data bukan hanya sekedar angka, namun data data dapat mewakili pengalaman dan aspirasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang dengan meningkatkan kemampuan kita untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data migrasi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan migran dan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS. “Untuk memperkuat koordinasi SDMI, kita perlu membawa hasil diskusi yang didapatkan hari ini, terutama mengenai isu dan data prioritas, ke pertemuan berikutnya dalam format Forum SDMI. Forum ini dimaksudkan untuk membentuk kelompok kerja multi kementerian dan lembaga untuk mendalami isu tematik migrasi yang menjadi prioritas,” tambahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta dan berharap kegiatan ini memberikan dampak yang positif pada pengelolaan data migrasi di Indonesia. Sebagai langkah selanjutnya dari kegiatan ini, ia mengusulkan untuk menyusun rencana aksi yang lebih rinci termasuk target, indikator, dan capaian lebih lanjut dari pengembangan dan implementasi SDMI.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan SDMI di tingkat nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik dengan tetap mengedepankan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration atau GCM. Peserta pada pelatihan ini mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas data untuk berkontribusi terhadap kemajuan SDMI, mengeksplorasi berbagai alat untuk pengelolaan data, dan mengusulkan rencana aksi untuk tata kelola migrasi dan pengelolaan data yang lebih baik, khususnya untuk inisiatif SDMI.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh IOM melalui Asia Regional Migration Program (Asia RMP) yang dilaksanakan di 12 negara, termasuk Indonesia, dengan dukungan pendanaan dari Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi (PRM), Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah di Kawasan Asia dalam mengelola migrasi yang berkelanjutan dan manusiawi.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi:

Pya Ayunindya, National Project Officer, Labour Mobility and Social Inclusion (LMI), email sayunindya@iom.int