-
Siapa Kami
Siapa KamiOrganisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. IOM telah hadir di Indonesia sejak 1979.
Tentang
Tentang
IOM Global
IOM Global
-
Kerja kami
Kerja KamiSebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur, IOM memainkan peran kunci untuk mendukung pencapaian Agenda 2030 melalui berbagai bidang intervensi yang menghubungkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IOM mendukung para migran melalui berbagai kegiatan pemukiman kembali, dukungan dan pelindungan.
Apa yang kami lakukan
Apa yang kami lakukan
Cross-cutting (Global)
Cross-cutting (Global)
- Data dan sumber informasi
- Ambil Aksi
- 2030 Agenda
IOM dan BPS Gelar Pencanangan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional
20 December 2023, Jakarta – International Organization for Migration (IOM), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyelenggarakan Pencanangan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional atau SDMI, pada hari Rabu, 20 Desember 2023 bertempat di kantor Pusat BPS. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Plt. Kepala BPS ini bertujuan untuk secara resmi mencanangkan upaya kolaborasi implementasi SDMI serta memperkenalkan usulan rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2028 yang disusun oleh BPS dan IOM melalui dialog dengan berbagai kementerian/lembaga; ringkasan kebijakan yang disusun oleh BPS dan BRIN; panduan konsep dan definisi SDMI yang merupakan produk kolaborasi BPS dan ILO; serta prototype portal SDMI yang dapat dikembangkan untuk memuat berbagai data migrasi internasional yang terstandarisasi dari berbagai kementerian/lembaga.
Migrasi internasional telah menjadi salah satu isu paling menantang yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan di seluruh dunia karena kompleksnya mobilitas dan keterkaitan isu migrasi dengan isu sosio-ekonomi lainnya. Dibutuhkan data yang dapat diandalkan dan tepat waktu untuk menginformasikan pembuat kebijakan migrasi dan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan, serta untuk memaksimalkan dampak positif migrasi terhadap pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan integrasi data yang telah
tersebar di berbagai lembaga dan organisasi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Integrasi data terkait migrasi internasional perlu didukung dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan sistem yang terpadu untuk memperkuat tata kelola dan manajemen data yang lebih baik.
“Untuk menciptakan migrasi internasional yang aman, tertib, dan teratur, dibutuhkan komitmen kementerian/lembaga terkait untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama melalui SDMI, sehingga menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, memberikan fondasi yang kuat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dengan berbasis bukti” ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala BPS.
SDMI merupakan inisiatif yang signifikan dan menjadi langkah yang menunjukkan peran aktif pemerintah Indonesia untuk mewujudkan manajemen data terkait migrasi internasional yang lebih baik. SDMI dikembangkan dan diperkenalkan sejak tahun 2019 melalui rangkaian pertemuan konsultasi dan koordinasi. Sepanjang tahun 2023 ini, berbagai rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, seperti pertemuan koordinasi awal, pertemuan konsultasi ke kementerian dan lembaga kunci, pertemuan dengan pemerintah daerah, pembangunan rancangan cetak biru dan peta jalan SDMI, penyusunan ringkasan kebijakan, penyusunan panduan konsep dan definisi SDMI, pembangunan portal, serta penyelenggaraan pelatihan terkait migrasi dan pembinaan penyusunan metadata dan standar data.
Mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Bidang Koordinasi Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, mengatakan, "SDMI diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi dampak positif dan risiko yang dapat merugikan dari migrasi, sehingga hal ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka." Sempat menyebutkan terkait perayaan Hari Migran Internasional, yang jatuh pada tanggal 18 Desember 2023, Woro juga menambahkan pentingnya mewujudkan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia.
Sebagai organisasi PBB yang didedikasikan untuk urusan migrasi, IOM, yang diwakili oleh Jeffrey Labovitz selaku Kepala Misi IOM Indonesia, turut menegaskan pentingnya inisiatif SDMI untuk mewujudkan migrasi yang terkelola dengan baik dan berbasis bukti. “Manajamen migrasi yang baik dapat tercipta melalui implementasi kebijakan migrasi yang komprehensif, koheren, dan mengacu kepada hasil jangka panjang, hal ini sulit untuk diimplementasikan tanpa adanya bukti dan data yang mumpuni. Dalam hal ini, IOM telah berkolaborasi dengan BPS dan Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) dalam menyusun usulan rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan SDMI 2023-2028 demi menyiapkan strategi yang jelas dalam pengembangan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi SDMI.”
Kegiatan ini menjadi langkah awal implementasi SDMI dan diharapkan dapat mendorong dialog dan diskusi lebih lanjut untuk realisasi SDMI dengan mempertimbangkan ruang lingkup pengumpulan dan pengunaan data migrasi internasional di Indonesia, pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian dan lembaga yang terkait, mekanisme koordinasi melalui forum SDMI, hingga aspek-aspek teknis, seperti pelindungan data pribadi, serta sistem pendukung interoperabilitas data yang dapat disepakati bersama.
Kegiatan ini didukung oleh Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi (PRM, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat) melalui Asia Regional Migration Program yang diimplementasikan oleh IOM di 12 negara, termasuk Indonesia. Pencanangan kolaborasi SDMI diharapkan dapat mendukung posisi Indonesia sebagai salah satu negara unggulan di dunia untuk implementasi Kesepakatan Global terkait Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration atau GCM) serta untuk pencapaian Indonesia Emas 2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).