Pertemuan Komite Pengarah Program atau Programme Steering Committee (PSC) kedua program bersama "Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia" diadakan pada tanggal 6 Juli 2023 di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh 45 peserta dari sembilan kementerian/lembaga, empat organisasi PBB dan satu organisasi masyarakat sipil.

Meskipun awal pelaksanaannya sempat tertunda, program bersama tersebut kini telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa setelah 18 bulan pelaksanaan karena telah menyelesaikan enam dari 21 kegiatan, di mana sembilan kegiatan sedang berjalan, dan enam kegiatan belum dimulai. Program yang harus diselesaikan pada akhir tahun ini, juga mengusulkan perpanjangan tanpa tambahan dana selama 6 bulan hingga Juni 2024 untuk memberikan cukup waktu bagi implementasi kegiatan dan mewujudkan hasil yang diinginkan, serta melakukan transfer ke mitra utama agar menciptakan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia.

Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, menyatakan dalam sambutannya, “Program bersama ini merupakan program penting bagi Pemerintah Indonesia, platform kolaborasi yang signifikan antara badan-badan PBB dan pemerintah untuk mengatasi tantangan masalah migrasi dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan lokal dan nasional dalam mengembangkan kebijakan migrasi yang aman, tertib, dan sensitif gender”.

“Saya ingin menekankan bahwa bagi PBB, kami senantiasa mendukung pemerintah dalam mengembangkan sistem migrasi sebaik mungkin. Penting bahwa sistem migrasi yang baik untuk dapat diterapkan di Indonesia dan di seluruh dunia guna menghormati hak-hak migran dan memastikan bahwa pekerjaan para migran dapat berkontribusi penuh untuk pembangunan negara,” kata Valerie Julliand, Residence Coordinator, PBB untuk Indonesia, dalam sambutannya.

Farid Ma'ruf dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Nasional (BP2MI) juga menyoroti bahwa kerjasama dalam migrasi yang aman dan tertib sejalan dengan peran BP2MI. Ia juga mengungkapkan bahwa BP2MI mendapatkan respon yang sangat baik dari para peserta yang mengikuti sosialisasi GCM di tiga provinsi. “Kami berharap kebijakan di tingkat nasional dan daerah dapat segera diharmonisasikan. Kami juga berharap dengan adanya pemahaman akan migrasi, semakin banyak pemerintah daerah yang dapat merumuskan PERDA perlindungan buruh migran,” ujar Farid.

Program yang diimplementasikan oleh tiga badan PBB (IOM, UNDP, dan UN Women) ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia dengan mendukung kapasitas pemerintah dalam pengelolaan migrasi berbasis bukti dan tanggap gender di tingkat nasional dan sub-nasional. Perpanjangan program yang diusulkan mencakup kegiatan tambahan seperti simposium nasional mengenai praktik baik migrasi ke provinsi lain oleh UNDP, penilaian dampak kegiatan peningkatan kapasitas oleh UN Women, dan sosialisasi Global Compact for Migration (GCM) ke universitas oleh IOM.

“GCM adalah sesuatu yang baru bagi banyak orang di seluruh dunia. Ini adalah pertama kalinya pemerintah negara-negara berkumpul dan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama untuk mewujudkan agenda bersama. Sejauh ini, kami telah melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lokal di tiga provinsi, dan melakukan Focus Group Discussion Indikator Tata Kelola Migrasi dengan melibatkan 29 kementerian dan lembaga secara bersama-sama.Kami menyambut baik perpanjangan 6 bulan untuk mensosialisasikan GCM secara lebih luas kepada pemangku kepentingan lain,” kata Jeff Labovitz, Kepala Misi IOM Indonesia.

Program bersama yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) ini bertujuan untuk mendukung proses koordinasi antar lembaga untuk menerapkan pendekatan 'seluruh pemerintah' dan 'seluruh masyarakat' untuk tata kelola migrasi dan implementasi Rencana Aksi Nasional dari GCM.