Pemerintah Indonesia dengan dukungan IOM saat ini sedang melakukan pengembangan Indikator Tata Kelola Migrasi (MGI) di tingkat nasional dan daerah. Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, IOM menyelenggarakan kick-off Meeting penilaian MGI di tingkat daerah di Semarang pada hari Kamis, 31 Agustus 2023. Penilaian akan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terpilih. Pertemuan ini dihadiri oleh 68 perwakilan dari 38 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi dan daerah. 

Pada sesi pembukaan, Ary Aprianto, Koordinator Fungsi Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, mengatakan, "Bagi Indonesia, Global Compact for Migration mencakup berbagai inisiatif dan kerja sama untuk memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia. Komitmen untuk melindungi WNI inilah yang mendasari kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk menyepakati penyusunan MGI, bersama dengan IOM Indonesia."  

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri, Zanariah, juga menegaskan, "Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah diminta untuk mendukung proses penyusunan MGI di daerah, dan Sekretaris Daerah Provinsi diminta untuk menunjuk pejabat daerah yang akan menjadi fasilitator yang mengkoordinasikan pengumpulan tanggapan untuk indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pencapaian dan tantangan migrasi di Provinsi Jawa Tengah." Beliau juga menambahkan bahwa migrasi akan memberikan dampak positif jika prosesnya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara asal dan negara tujuan. 

Zena van Bemmel-Faulkner dari IOM juga menyampaikan harapannya agar para pemangku kepentingan di pemerintahan memiliki informasi yang lebih baik dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berbasis bukti terkait migrasi, serta memanfaatkan manfaat pembangunan dari mobilitas manusia bagi para pekerja migran Indonesia dan komunitasnya, sekaligus memastikan perlindungan bagi para pekerja migran di sepanjang siklus migrasi. 

Penilaian ini terdiri dari 76 indikator di 6 domain tata kelola migrasi yang menekankan keterlibatan dan kepemilikan pemerintah daerah dengan tiga atribut utama MGI: (1) sukarela; (2) konsultatif; dan (3) peka terhadap kebutuhan lokal. 

Pertemuan tersebut membahas gambaran umum penilaian MGI Daerah dan memetakan pemangku kepentingan daearah terkait untuk penilaian MGI Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan kesediaannya untuk menjadi fasilitator penilaian MGI Lokal.  

Kegiatan MGI Daerah akan dilanjutkan dengan pengumpulan data untuk indikator-indikator yang akan dibahas lebih lanjut dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan publikasi laporan. FGD untuk pengumpulan data direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan September 2023.  

Pertemuan perdana MGI Lokal ini merupakan bagian dari program bersama Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) yang diimplementasikan oleh IOM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia dengan mendukung kapasitas pemerintah dalam pengelolaan migrasi yang berbasis bukti dan responsif gender di tingkat nasional dan daerah.