IOM bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menyelenggarakan serangkaian pelatihan tentang Migrasi dan Pembangunan Daerah di tiga kota: Mataram (23-25 Mei), Semarang (29-31 Mei), dan Makassar (13-14 Juni). Pelatihan ini diikuti oleh pejabat pemerintah daerah dan masyarakat sipil lainnya.

Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia-Afrika, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), Lismia Elita, menyoroti pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk memastikan migrasi yang aman dalam sambutannya saat membuka pelatihan di Mataram. "Pekerja migran tidak berdokumen yang kembali dari beberapa negara penempatan melalui deportasi/pemulangan sebagian besar adalah mereka yang rentan. Mereka termasuk yang sakit, lanjut usia, terindikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), anak-anak dan anak tanpa pendamping. Data kami melaporkan bahwa selama tahun 2022, terdapat total 12.818 pekerja migran tidak berdokumen yang dipulangkan ke daerah asal dimana 90% diantaranya adalah perempuan. Untuk memperkuat tata kelola migrasi serta mempromosikan dan mengimplementasikan jalur migrasi yang aman, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil," jelas Lismia.

Program Officer IOM, Zena van Bemmel-Faulkner, dalam sambutannya mengatakan, "Pelatihan Inisiatif Bersama Migrasi dan Pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan migrasi dan pembangunan yang efektif. Pelatihan ini memperkuat perhatian dan fokus pada dimensi lokal: faktor pendorong dan dampak migrasi sering kali sangat dirasakan di tingkat lokal di mana pemerintah daerah berada di garis depan dalam memberikan layanan kepada para migran dan pekerja migran yang kembali, seperti yang mungkin Anda alami selama pandemi COVID-19."

Pelatihan ini memperkenalkan JMDI Toolbox kepada para peserta sebagai panduan untuk mengelola migrasi dan memaksimalkan potensi migrasi di tingkat daerah, memberikan inventarisasi praktik-praktik terbaik dan kepemimpinan daerah untuk mendukung pengelolaan migrasi, serta memfasilitasi para pemangku kepentingan di daerah untuk saling belajar mengenai praktik-praktik terbaik dalam mengelola isu-isu migrasi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan migrasi yang responsif di tingkat lokal dan mengimplementasikan kebijakan berbasis bukti terkait migrasi untuk mengatasi risiko dan kerentanan migran. Dengan demikian, manfaat pembangunan dari mobilitas manusia dapat dimanfaatkan oleh para pekerja migran Indonesia, rumah tangga mereka, serta masyarakat di negara tujuan dan negara asal mereka, sekaligus memastikan perlindungan mereka di sepanjang siklus migrasi.

Pelatihan ini merupakan bagian dari Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (2022-2023), yang dilaksanakan oleh IOM, bersama dengan UN Women dan UNDP, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk memaksimalkan potensi pembangunan migrasi.