Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyelenggarakan konsultasi nasional untuk memvalidasi Indikator Tata Kelola Migrasi atau Migration Governance Indicators (MGI) tingkat nasional pada Selasa, 19 Desember 2023, di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh 58 perwakilan lembaga Pemerintah, Badan-badan PBB, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) membahas laporan MGI nasional yang dikembangkan oleh IOM dan Economist Impact (EI).

Laporan tersebut menilai 98 indikator nasional yang telah disusun melalui beberapa konsultasi dengan lembaga terkait sejak bulan Maret tahun ini. Memuat lebih dari sekedar kompilasi peraturan dan praktik terbaik, MGI juga merupakan alat yang berharga untuk memandu para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil dalam mengambil keputusan yang tepat guna meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia.

“Inisiatif MGI yang dikembangkan oleh IOM merupakan bukti komitmen kami untuk mendorong pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola migrasi di berbagai negara. Hari ini, kita berkumpul untuk memvalidasi laporan MGI untuk Indonesia, sebuah negara yang memainkan peran penting dalam rumitnya migrasi global dan menghadapi tantangan dan peluang unik dalam mengelola arus migrasi,” kata Natalia Natalegawa, National Partnerships and Liaison Officer IOM Indonesia, mewakili Kepala Misi.

Penny Dewi Herasati, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional untuk Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, menyoroti manfaat MGI bagi Indonesia dalam sambutan pembukaannya. “MGI adalah alat yang sangat berguna bagi kami untuk meninjau dan menyempurnakan kebijakan migrasi kami. Saya dapat melihat beberapa praktik baik dan rekomendasi positif yang dapat kita pertimbangkan, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak sesuai dengan konteks Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam mencari solusi terbaik terhadap tantangan migrasi di tanah air,” kata Penny.

Konsultasi Indikator Tata Kelola Migrasi Lokal

Tidak hanya pada tingkat nasional, MGI juga diujicobakan di tingkat provinsi, dimana IOM bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Beberapa konsultasi dan diskusi kelompok terfokus diselenggarakan untuk menyesuaikan indikator-indikator dengan konteks lokal. Konsultasi terbaru yang dihadiri oleh 92 pemangku kepentingan daerah, termasuk perwakilan dari kantor pemerintah daerah, LSM, CSO, sekolah, dan rumah sakit, berlangsung pada tanggal 7 Desember 2023 di Semarang untuk memvalidasi laporan penilaian terhadap 76 indikator.

Jeffrey Labovitz, Kepala Misi IOM, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam tata kelola migrasi, “Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengelola manfaat dan tantangan migrasi. Mereka terus berinovasi dan mengembangkan solusi untuk memberikan dampak positif di tingkat lokal dan nasional. Melalui pengembangan MGI lokal, kami berharap pemangku kepentingan pemerintah memiliki informasi yang lebih baik untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan berbasis bukti terkait migrasi,” kata Jeffrey saat memberikan sambutan pembukaan.

Di tingkat daerah, pemerintah memanfaatkan inisiatif MGI sebagai alat untuk membantu pengembangan program migrasi yang efektif bagi calon pekerja migran dan pekerja migran yang kembali dari daerah masing-masing. Heri Supriyanto, Kepala Subdirektorat Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri, menyatakan, “Pemerintah pusat kini sedang mengembangkan peraturan baru yang akan memuat instruksi kepada pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia tercantum dalam program kerja tahunan. MGI ini akan membantu kami mempersiapkan program yang lebih baik bagi para pekerja migran,” uangkapnya.

Menyoroti tantangan migrasi di tingkat lokal, Emma Rahmawati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menyebutkan, “Banyak orang dari Jawa Tengah yang bermigrasi ke berbagai kota, provinsi, dan negara. Perlindungan terhadap pekerja migran sangat penting untuk memastikan migrasi yang aman. Namun, kami mengakui kurangnya koordinasi antar lembaga di tingkat lokal, terutama dalam menangani perdagangan manusia”.

MGI nasional dan lokal dikategorikan ke dalam enam dimensi tata kelola migrasi, termasuk hak-hak migran, pendekatan seluruh pemerintah, kemitraan, kesejahteraan sosial-ekonomi migran, mobilitas saat krisis, dan migrasi yang aman, tertib, dan teratur. Lokakarya validasi di tingkat nasional dan lokal bertujuan untuk menyoroti praktik tata kelola migrasi terbaik dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menyelesaikan laporan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari Proyek Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang didanai oleh Migration Multi-Partner Trust Fund (MMPTF) dan dilaksanakan bersama dengan IOM, UNDP dan UN Women. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan tata kelola migrasi di Indonesia dengan memperkuat kapasitas pemerintah dalam migrasi berbasis bukti dan mendorong tanggap gender di tingkat nasional dan daerah.