-
Siapa Kami
Siapa KamiOrganisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) adalah bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. IOM telah hadir di Indonesia sejak 1979.
Tentang
Tentang
IOM Global
IOM Global
-
Kerja kami
Kerja KamiSebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur, IOM memainkan peran kunci untuk mendukung pencapaian Agenda 2030 melalui berbagai bidang intervensi yang menghubungkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IOM mendukung para migran melalui berbagai kegiatan pemukiman kembali, dukungan dan pelindungan.
Apa yang kami lakukan
Apa yang kami lakukan
Cross-cutting (Global)
Cross-cutting (Global)
- Data dan sumber informasi
- Ambil Aksi
- 2030 Agenda
IOM dan BPS Menggandeng Kementerian dan Lembaga terkait untuk Menyusun Cetak Biru dan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional
Jakarta, Indonesia - International Organization for Migration (IOM), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyelenggarakan lokakarya untuk menyusun dokumen Cetak Biru dan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) untuk Indonesia pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023. Cetak biru dan peta Jalan ini akan memuat rencana capaian lima tahun dari 2024-2029 dalam mengintegrasikan berbagai sumber data migrasi internasional. Melalui cetak biru dan peta jalan ini, IOM dan BPS bertujuan untuk membangun kesepakatan antar kementerian dan lembaga dalam penyusunan definisi, pembagian peran dan standar SDMI yang berkesesuaian dengan Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Statistik Nasional (SSN).
Migrasi telah membentuk dunia yang kita tinggali saat ini. Tantangan terkait migrasi internasional semakin kompleks dengan semakin banyaknya orang berpindah dari suatu negara ke negara lain dengan berbagai alasan. Data migrasi semakin relevan dan dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut, serta untuk memaksimalkan dampak migrasi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas data yang dapat diandalkan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan membangun sistem terintegrasi untuk menopang tata kelola dan manajemen migrasi data yang lebih baik.
“Selama proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kami memastikan kembali pentingnya SDMI sebagai alat yang efektif untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan migrasi yang dikelola dengan baik dan efektif. Tidak hanya untuk mengumpulkan angka-angka dan statistik, SDMI diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara kementerian terkait untuk, salah satunya, memperkuat upaya pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Efektivitas pelayanan di satu lembaga juga akan bergantung pada pertukaran data migrasi dengan lembaga lainnya. Pertukaran data ini juga dapat mendukung perencanaan mereka,” ujar Joshua Hart, Koordinator Program Senior IOM Indonesia.
BPS telah mengembangkan dan memperkenalkan SDMI sejak 2019 melalui berbagai rapat koordinasi dan mengidentifikasi berbagai kementerian dan lembaga penghasil data untuk pengintegrasian data ini. Seri pertemuan konsultasi ke kementerian dan lembaga kunci, serta pemerintah daerah dilaksanakan pada 3-12 Juli 2023 untuk mendapat wawasan lebih dalam dari setiap institusi.
“SDMI diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai fenomena migrasi internasional. Peta Jalan SDMI yang kita susun diharapkan akan menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti, membuat program-program intervensi yang efektif, dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Tidak ada satu kementerian atau lembaga yang dapat mengatasi isu migrasi internasional sendirian. Diperlukan sinergi antar sektor pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk mencapai hasil yang berarti,” ujar Ali Said, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, BPS.
Kegiatan ini mempertemukan kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk diskusi yang mendalam demi memperoleh gambaran yang lengkap mengenai ruang lingkup SDMI, distribusi pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi dalam forum data, pelindungan data pribadi, sistem pendukung interoperabilitas data, serta publikasi SDMI yang disepakati bersama.
Kegiatan ini didukung oleh Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi (PRM, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat) melalui Asia Regional Migration Program yang diimplementasikan oleh IOM di 12 negara, termasuk Indonesia.