Mataram, Nusa Tenggara Barat – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), melalui Direktorat Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia Afrika dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB), bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia dalam penyelenggaraan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang khusus akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, pada 1 – 2 November 2024 dan bertempat di Aula BP3MI NTB.  

Sebanyak 31 CPMI (semua laki-laki) akan diberangkatkan langsung ke Malaysia pada awal bulan November 2024. Adapun kegiatan OPP ini merupakan langkah tindak lanjut kolaborasi IOM Indonesia dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (sebelumnya BP2MI) terkait penyiapan CPMI yang akan bekerja di sektor kelapa sawit di Malaysia. Sebelumnya, IOM Indonesia dan pihak Kementerian telah menyusun modul OPP spesifik untuk CPMI yang akan bekerja di sektor kelapa sawit di Malaysia dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk para fasilitator/instruktur dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta organisasi masyarakat sipil berdasarkan modul yang telah disusun. 

Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, SE.M.B.A menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada IOM Indonesia yang telah menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (ToT) kepada instruktur OPP dan mengimplementasikannya pada kegiatan OPP di kantor BP3MI. ToT dan pelaksanaan implementasinya telah memberikan pemahaman dan pengalaman baru bagi para instruktur OPP. Terlebih modul yang disampaikan telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan CPMI terkait semua tahapan proses pra keberangkatan, hak-hak dasar selama bekerja, dan persiapan yang diperlukan ketika akan kembali ke Indonesia. “Saya berharap uji coba modul ini memberikan input baru bagi pemerintah dan IOM dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi CPMI yang akan bekerja ke luar negeri,” ungkap Noerman. 

Pada kesempatan orientasi kali ini, modul yang telah disusun disampaikan langsung kepada CPMI oleh para instruktur BP3MI NTB yang telah dilatih. Adapun materi dan penyampaian modul telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan informasi tambahan serta melalui metode fasilitasi yang berorientasi pada partisipasi aktif para CPMI. Dalam hal ini, orientasi disampaikan oleh para instruktur dengan berbagai alat penunjang seperti video, permainan studi kasus, dan sebagainya.  

Shafira Ayunindya selaku National Programme Officer IOM Indonesia untuk Bidang Mobilitas Pekerja dan Inklusi Sosial menyampaikan pentingnya OPP dalam penyiapan CPMI sebelum keberangkatan mereka ke negara penempatan. “Orientasi pra pemberangkatan yang spesifik terhadap sektor serta negara penempatan CPMI akan membantu mereka dalam memperoleh gambaran riil terkait situasi kehidupan dan bekerja di sana, di mana hal ini diharapkan dapat lebih menyiapkan CPMI dalam menjalankan pengalaman migrasi mereka sehingga mereka dapat mendapatkan manfaat positif yang maksimal dari migrasi dan terhindar dari berbagai risiko perlindungan yang mungkin dihadapi, seperti risiko kerja paksa dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.” 

Menurut data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Malaysia adalah negara penempatan ke-dua tertinggi bagi pekerja migran Indonesia yang berangkat secara prosedural. Terdapat sebanyak 72.260 proses penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang terdaftar pada tahun 2023, di mana sebagian besar penempatan ke sektor pekerjaan domestik dan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi tertinggi asal pekerja migran Indonesia ke sektor kepala sawit ke Malaysia, sebanyak (data) proses penempatan terjadi di tahun 2023.  

Rangkaian kegiatan ini terlaksana dengan dukungan dari program People Positive Palm: Mitigasi Risiko Kerja Paksa, Mempromosikan Perekrutan yang Bertanggung Jawab dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil yang didanai oleh Consumer Goods Forum - Human Rights Coalition (CGF-HRC) yang diimplementasi oleh IOM Indonesia. Adapun program ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghapus praktik kerja paksa dalam rantai pasokan, mendorong perekrutan yang beretika, dan membantu sektor perkebunan di Malaysia untuk mendeteksi praktik-praktik kerja paksa di dalam rantai pasokan perusahaan-perusahaan anggota CGF-HRC. 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: 

Pya Ayunindya  

National Programme Officer, Labour Mobility and Social Inclusion (LMI) melalui sayunindya@iom.int